Pemerintah Burma pada hari minggu lalu mengadakan konferensi pers tentang masalah tenaga kerja paksa. Mereka menolak dikatakan menggunakan tenaga kerja paksa sebagai usaha untuk menentang intervensi DK PBB terhadap Myanmar. Sebelumnya pemerintah Myanmar melakukan pembelaan atas laporan mengenai masalah HIV/AIDS dan tahanan politik. Menurut pemerintah Myanmar, mereka tidak pernah menyalahi aturan International Labour Organization (ILO). Namun ILO tidak setuju dan bulan Februari ILO tetap berencana melaporkan ke Mahkamah Internasional. Deputi Kementerian Tenaga Kerja, Mayjend. Aung Kyi, mengakui bahwa tentara Burma pernah menggunakan tenaga kerja paksa antara tahun 1955 hingga 1990 dalam operasinya. Namun praktik tersebut telah dihentikan setelah ada perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok bersenjata. Klaim ini ditentang oleh kelompok Karen yang menyebutkan bahwa militer tetap menggunakan tenaga kerja paksa untuk dijadikan porter, membangun markas tentara dan membuat jalan di daerah Myanmar Timur. Richard Horsey, perwakilan ILO di Rangoon, mengajak militer untuk berdiskusi terbuka.”ILO beranggapan bahwa dialog yang terbuka dengan pihak yang berkuasa sangatlah penting. Lebih baik berdialog langsung daripada melalui media.” Horsey direncanakan akan bertemu dengan Aung Kyi pada Senin sore 18/12.
Irrawaddy: Burma defends record on forced labor, 18 Des
