Myanmar menyatakan kemenangan setelah veto resolusi PBB yang mendesak suatu reformasi demokrasi di negara yang dikuasai militer itu, dimana para analis memperingatkan bahwa hal tersebut dapat memberi kepercayaan diri kepada junta yang represif tersebut. Rusia dan Cina pada hari Jum’at memveto resolusi Dewan Keamanan yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan Inggris yang menghimbau para jenderal Myanmar untuk membebaskan tahanan politik, mengakhiri kekerasan seksual oleh militer dan mempercepat reformasi demokrasi. Para aktifis khawatir “kenyataan Myanmar” justru menjadi jauh lebih buruk setelah veto karena dapat memberikan rezim kepercayaan diri untuk melanjutkan sikapnya yang represif dan menarik diri dari dunia internasional.“Hal tersebut mendukung rezim untuk terus berlaku buruk,” kata Debbie Stothard dari “Alternative ASEAN Network on Burma.” Stothard mengatakan bahwa resolusi dari badan PBB yang lainnya seperti Badan HAM telah terbukti tidak efektif dan dunia harus beralih kembali kepada Badan Keamanan jika ingin memiliki dampak terhadap Myanmar. Amerika serikat menuduh rezim tersebut telah menganiaya, memperkosa dan menghukum mati rakyatnya sendiri, memerangi etnik minoritas dan menutup mata terhadap narkoba dan perdagangan manusia. PBB memperkirakan di Myanmar terdapat sekitar 1100 orang tahanan politik, termasuk pemenang hadial Nobel perdamaian dan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi.
