Kantor berita setempat mengatakan pada hari Selasa, sebuah parcel bom meledak di kantor pos Yangon dan melukai satu pegawai pos. Parcel tersebut dialamtkan dari sebuah kedutaan untuk kantor polisi nasional pusat.Alamat yang tertera dari sebuah kedutaan, namun tidak menyebutkan kedutaan yang mana.Ledakan tersebut dimaksudkan untuk mengganggu kestabilan di dalam negeri, namun belum ada pihak yang bertanggung jawab atas bom tersebut, yang mengakibatkan keruskan kecil.Ledakan tersebut meledak setelah veto hari Jum’at atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpim Amerika Serikat untuk mendesak terciptanya demokrasi di Negara ini.Pada waktu-waktu tertentu di Yangon tedapat ledakan-ledakan kecil. Biasanya pejabat setempat menyalahkan lawan pemerintahan militer atas ledakan tersebut – entah grup suku etnik bersenjata atau oposisi pro-demokasi.     

Myanmar menyatakan kemenangan setelah veto resolusi PBB yang mendesak suatu reformasi demokrasi di negara yang dikuasai militer itu, dimana para analis memperingatkan bahwa hal tersebut dapat memberi kepercayaan diri kepada junta yang represif tersebut. Rusia dan Cina pada hari Jum’at memveto resolusi Dewan Keamanan yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan Inggris yang menghimbau para jenderal Myanmar untuk membebaskan tahanan politik, mengakhiri kekerasan seksual oleh militer dan mempercepat reformasi demokrasi. Para aktifis khawatir “kenyataan Myanmar” justru menjadi jauh lebih buruk setelah veto karena dapat memberikan rezim kepercayaan diri untuk melanjutkan sikapnya yang represif dan menarik diri dari dunia internasional.“Hal tersebut mendukung rezim untuk terus berlaku buruk,” kata Debbie Stothard dari “Alternative ASEAN Network on Burma.” Stothard mengatakan bahwa resolusi dari badan PBB yang lainnya seperti Badan HAM telah terbukti tidak efektif dan dunia harus beralih kembali kepada Badan Keamanan jika ingin memiliki dampak terhadap Myanmar. Amerika serikat menuduh rezim tersebut telah menganiaya, memperkosa dan menghukum mati rakyatnya sendiri, memerangi etnik minoritas dan menutup mata terhadap narkoba dan perdagangan manusia. PBB memperkirakan di Myanmar terdapat sekitar 1100 orang tahanan politik, termasuk pemenang hadial Nobel perdamaian dan pemimpin demokrasi, Aung San Suu Kyi.

Sekelompok aktifis yang menghadiri doa rutin Selasa bagi tahanan politik di Pagoda Shwedagon dipukuli polisi khusus. Ko Than Zaw Myint, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan pada DVB bahwa ia diseret dan dipukuli oleh tiga orang.

“Dua orang menarik pundak saya dan menyuruh saya pergi. Saya bilang saya tak mau karena mau berdoa di pagoda, namun mereka mengancam, ‘apa kamu mau mati’ dan menonjok muka saya, “ katanya.

Seorang aktifis, Ko Tun Tun, mengatakan bahwa ia didorong keluar dari pagoda yang dijunjung tinggi itu oleh sekitar 200 orang polisi pagoda, anggota Ikatan Asosiasi Solidaritas dan Pembangunan serta polisi khusus.

Mereka bilang, jangan di dini, keluar! Kepala polisi pagoda Shwedagon, U Maung Maung, mengatakan bahwa tidak terjadi perkelahian di pagoda hari ini dan para petugas hanya menjalankan tugasnya saja.Namun seorang saksi mengatakan bahwa beberapa anggota USDA muncul di pagoda meneriakkan slogan-slogan seperti “elemen perusak – keluar” sambil mendorong-dorong. “Jumlah mereka banyak, termasuk polisi khusus dan pejabat daerah Bahan. Sebagian besar membawa dan berbicara di HP,” kata saksi tersebut.

Polisi kota Bahan tidak dapat dimintai komentar hari ini.

Kelompok-kelompok Cina dan Rusia untuk vetonya terhadap resolusi rancangan AS tentang Burma di Dewan Keamanan PBB hari Jum’at lalu.

Resolusi tersebut tidak menuntut pemberian sangsi terhadap rezim militer Burma tetapi menghimbau rezim junta tersebut untuk membebaskan semua tahanan politik, memulai pembicaraan dan mengakhiri serangan militer dan pelanggaran HAM terhadap etnik minoritas. Resolusi yang disponsori oleh AS dan Inggris itu menerima sembilan suara: Belgia, Perancis, Ghana, Italia, Panama, Peru, Slovakia, Inggris dan AS. Cina dan Rusia, keduanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memveto kesembilan suara ini, dan anggota tidak tetap Afrika Selatan mengikutinya. Indonesia, Qatar dan Republik Congo abstain. Pejabat Duta Besar AS Alejandro Wolff dan Duta Besar Inggris Emyr Jones Parry menyatakan kekecewaan mereka, dan mengatakan bahwa resolusi tersebut dapat memberikan isyarat yang jauh lebih dibutuhkan dari anggota Dewan Keamanan dan kecewa atas kegagalan Dewan Keamanan mengadopsi resolusi tersebut. Ia menambahkan bahwa junta dengan sewenang-wenang menangkap, menganiaya, memperkosa dan menghukum mati rakyatnya sendiri, memerangi kaum minoritas, sementara menutup mata terhadap meningkatnya pengungsi, narkotika, perdagangan manusia dan penyakit menular dibiarkan tak tertangani.

Sebuah kelompok aktifis pro demokrasi di Rangoon memprakarsai sebuah kampanye baru untuk mendorong bangsa Burma menyuarakan masalah politik dan sosial yang dihadapi negara. Kampanye tersebut, yang disebut “Open Heart” (Hati Terbuka), dimulai oleh kelompok “88 Generation Students” sebelum perayaan 59 tahun kemerdekaan negara ini dari penjajahan Inggris, yang diterima pada tanggal 4 Januari 1948, setelah penjajahan selama lebih dari 120 tahun.

“Kita tidak akan bebas dari penderitaan jika dunia tidak mendengar tangisan kita,” kata kelompok tersebut. “Tujuan kita adalah agar penguasa militer Burma mendengar perasaan bangsa,” kata salah seorang pemimpin kelompok tersebut.

Kampanye ini menyusul beberapa aksi kelompok ini yang sukses akhir tahun lalu. Lima orang pemimpin 88 Generation Students, yang terdiri dari mantan tahanan politik dan pemimpin mahasiswa, ditangkap September yang lalu oleh petugas keamanan.

Dalam menanggapi hal ini, kelompok tersebut memprakarsai kampanye petisi untuk pembebasan mereka. Sebanyak 535,580 orang telah menandatangani petisi yang menuntut reformasi demokrasi di Burma dan pembebasan seluruh tahanan, yaitu kurang lebih sebanyak 1,100 orang tahanan politik negara ini, termasuk ikon pro demokrasi Aung San Suu Kyi. Tanda tangan tersebut kemudian dikirim ke markas besar PBB di New York.

Kachin Independence Organization (KIO) meminta junta militer untuk menghentikan latihannya di Gunung Laisin dekat perbatasan Cina-Burma. Permintaan tersebut diungkapkan pada pertemuan antara KIO dengan militer di Myitkyina, ibukota Kachin minggu lalu. Keberadaan militer di Kachin terus meningkat dan sering memasuki area gencatan senjata sehingga menciptakan ketidakstabilan. Junta mengatakan bahwa latihan militer dilakukan untuk mencegah invasi asing. Tetapi misi utama mereka sebenarnya adalah untuk menghabisi kelompok etnis bersenjata di Burma. Sumber mengatakan bahwa tekanan militer akhir-akhir ini meningkat setelah KIO melakukan pertemuan rahasia dengan kelompok etnis bersenjata lainnya untuk membicarakan isu solidaritas.

Irrawaddy: KIO asks junta to stop military exercises, 19 Des

Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda mengatakan bahwa ASEAN tertinggal dari kelompok internasional lain yaitu Eropa, Afrika dan AS dalam menyikapi isu hak asasi manusia. Tapi ia mengakui hal tersebut tidaklah mudah bagi ASEAN karena tidak semua anggotanya setuju dengan ide organisasi regional untuk hak asasi manusia. “Kami memang harus mengejar ketinggalan. Mungkin tidak hari ini atau bulan depan. Namun di masa depan kami harus mencapainya,” ujar Wirayuda. Di bulan Juni Malaysia juga telah menyerukan adanya mekanisme regional bagi ASEAN berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Pakar Asia Tenggara dan Uni Eropa pada April lalu merekomendasikan dibentuknya mekanisme regional untuk hak asasi manusia. Mekanisme ini dapat membantu permasalahan hak asasi di Myanmar dimana negara tersebut meneruskan penahanan atas Aung San Suu Kyi yang merupakan ikon demokrasi.

AFP: ASEAN lags Europe, Africa in tackling human rights: Indonesia, 19 Des

The National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB) atau pemerintah Burma di pengasingan menandai ulangtahunnya ke 16 hari senin 18/12 dengan harapan akan adanya rekonsiliasi nasional dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Dr. Sein Win mengatakan kondisi di Burma masih buruk. “Dalam situasi seperti ini yang diperlukan adalah Burma yang bebas melalui rekonsiliasi nasional. Kami juga berharap bantuan kemanusiaan dapat mencapai rakyat yang membutuhkan. Burma harus memiliki persatuan diantara rakyatnya untuk membangun demokrasi.”

Democratic Voice of Burma: NCGUB marks 16th anniversary, 19 Des

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Myanmar, Soe Tha, melaporkan bahwa inflasi di Myanmar meningkat 4 kali lipat dari tahun lalu sementara pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) melebihi target yaitu 13,2%. Inflasi di Maret 2005 adalah 3.76% dan meningkat menjadi 16.44% di September 2006. “Berbagai usaha akan dilakukan untuk membawa tingkat inflasi kembali ke level 1 digit,” ujarnya kepada wartawan di ibukota yang baru Naypyidaw dalam jumpa pers yang sebenarnya jarang dilakukan. Di samping itu Soe Tha mengatakan bahwa GDP meningkat melebihi target, padahal Myanmar mengalami sanksi ekonomi dari barat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan GDP untuk tahun fiskal 2006-07 sebesar 12%. AS dan Eropa mengenakan sanksi terhadap Myanmar karena masalah pelanggaran hak asasi manusia dan lambatnya langkah demokrasi. Namun akibat dari sanksi tersebut melemah karena negara tetangga Myanmar yang tetap tertarik terhadap kekayaan sumber daya alamnya. Menurut Soe Tha, investasi luar negeri tahun 2005-06 sebesar 6.06 triliun dolar dimana investor terbesarnya adalah negara kawasan Asia. Sektor enerji merupakan sumber penghasilan terbesar. Namun statistik yang dikeluarkan pemerintah Myanmar kurang dapat dipercaya apalagi banyak perdagangan di perbatasan yang tidak berada dalam kontrol pemerintah.

AFP: Myanmar’s inflation quadruples, while GDP hits 13.2 percent growth, 18 Des

Pemerintah Burma pada hari minggu lalu mengadakan konferensi pers tentang masalah tenaga kerja paksa. Mereka menolak dikatakan menggunakan tenaga kerja paksa sebagai usaha untuk menentang intervensi DK PBB terhadap Myanmar. Sebelumnya pemerintah Myanmar melakukan pembelaan atas laporan mengenai masalah HIV/AIDS dan tahanan politik. Menurut pemerintah Myanmar, mereka tidak pernah menyalahi aturan International Labour Organization (ILO). Namun ILO tidak setuju dan bulan Februari ILO tetap berencana melaporkan ke Mahkamah Internasional. Deputi Kementerian Tenaga Kerja, Mayjend. Aung Kyi, mengakui bahwa tentara Burma pernah menggunakan tenaga kerja paksa antara tahun 1955 hingga 1990 dalam operasinya. Namun praktik tersebut telah dihentikan setelah ada perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok bersenjata. Klaim ini ditentang oleh kelompok Karen yang menyebutkan bahwa militer tetap menggunakan tenaga kerja paksa untuk dijadikan porter, membangun markas tentara dan membuat jalan di daerah Myanmar Timur. Richard Horsey, perwakilan ILO di Rangoon, mengajak militer untuk berdiskusi terbuka.”ILO beranggapan bahwa dialog yang terbuka dengan pihak yang berkuasa sangatlah penting. Lebih baik berdialog langsung daripada melalui media.” Horsey direncanakan akan bertemu dengan Aung Kyi pada Senin sore 18/12.

Irrawaddy: Burma defends record on forced labor, 18 Des